Friday, March 10, 2006

SMAN 3 Depok akan bertaraf internasional

DEPOK, MONDE: SMAN 3 Depok, SMAN 2 Sekayu Banyu Asin dan SMAN 2 Balikpapan merupakan tiga sekolah yang ikut Proyek Perbaikan Mutu Sekolah (PPMS) bekerjasama dengan Sampoerna Foundation.

Ketiga sekolah itu dipilih Sampoerna Foundation untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional, dengan menitikberatkan pada pengembangan kegiatan belajar mengajar (KBM), manajemen sekolah, kurikulum dan keterampilan profesional guru.

“Ini tahun pertama SMAN 3 Depok ikut dalam PPMS Sampoerna Foundation yang berlangsung selama tiga tahun dari 2005 hingga 2008,” kata Kepala Sekolah SMAN 3 Depok Achmadi kepada Monde, kemarin.

Terpilihnya SMAN 3 Depok dalam program ini adalah kebanggaan tersendiri, sebab pada tahap awal Sampoerna Foundation memilih tiga kota yakni Depok, Banyuasin (SMAN 2 Sekayu) dan Balikpapan (SMAN 2 Balikpapan) sebagai percontohan sekolah bertaraf internasional.

Disamping itu bisa dikatakan sebagai sebuah kepercayaan yang harus dipertahankan lantaran tidak semua sekolah bisa mendapatkan kesempatan ini.

Achmadi menjelaskan selama satu tahun ini banyak kegaiatan yang telah dilaksanakan. Diantaranya outbond 49 guru dan tata usaha hari Jumat-Minggu lalu di Villa Ratu Pancawati Bogor, dengan materi leadership.

Sejumlah pelatihan bagi guru yang semuanya di fasilitasi Sampoerna Foundation seperti materi Fisika oleh Dr Koestur dari Pracis yang juga dosen UI serta Staf Ahli Menteri Pertambangan dan Energi.

Dibimbing

Selain itu para guru mendapat bimbingan dari ahli rekayasa pembelajaran Fisik teori dan praktek yakni Chandra dari Malang, Iwan Pranoto ( Matematika-ITB), Agus Nurhadi (ahli kimia UI), Dr. I Harsono (pakar Biologi Atmajaya dan Staf BPPT).

Lebih lanjut Kepsek SMAN 3 Depok mengatakan tidak hanya upaya peningkatan kualitas guru dalam hal profesionalisme, melainkan kegiatan siswa pun terus dipacu misalnya kesenian, teater dan Engglish Club.

“Sekolah pun memperoleh seorang tenaga volunteer dari Chicago yaitu Brandy K Morra yang mengajar bahasa Inggris,” katanya menambahkan. Diharapkan ke depannya bahasa Inggris secara bertahap bisa diterapkan sebagai bahasa pengantar pembelajaran.

Kemampuan penguasaan bahasa Inggris baik guru maupun peserta didik menjadi terget dalam mencapai predikat sekolah bertaraf internasional. Untuk mencapai hal itu, pihak Sampoerna Foundation menggandeng menggandeng Singapore International School (SIS).(dmr)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7697,edukasi.html
catagories: [Pendidikan_]

Pemberdayaan pengawas sekolah masih minim

DEPOK, MONDE: Sejauh ini pemberdayaan terhadap pengawas sekolah masih sangat minim. Belum banyak dilibatkan dalam segala aktifitas yang bersentuhan dengan sekolah.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas sekolah sudah diatur dengan jelas untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan.

“Tupoksi pengawas sekolah sudah cukup jelas, tapi persoalannya belum diberdayakan secara optimal,” ujar Waluyo, seorang pengawas sekoah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok, kemarin.

Menurutnya terdapat 72 pengawas sekolah dari tingkat TK/SD hingga menengah atas, secara kuantitas cukup memadai tinggal peningkatan optimalisasi perannya.

Waluyo menuturkan belum maksimal pemberdayaan pengawas sekolah indikasinya bisa dilihat dalam keterlibatannya pada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan sekolah misalnya dalam penentuan sekolah penerima bantuan.

“Semestinya pengawas sekolah juga dilibatkan karena setidaknya yang paling mengetahui kondisi lapangan. Kalau bisa duduk satu meja kan bisa lebih baik lagi,” tandasnya.

Ironisnya, kegiatan yang semestinya diketahui oleh pengawas malah pengawas tidak tahu, bahkan diberitahu oleh pihak lain. Ini akibat pengawas sekolah tidak diberi porsi dan akses sesuai dengan tupoksinya.

Apabila pengawas sekolah diberdayakan, mungkin tujuan mencapai kondisi Depok sebagai Kota Pendidikan lebih mudah. Dengan kata lain, pengawas sekolah bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan.

Tanggung jawab

Menurutnya, pengawas memiliki tugas dan tanggungjawan yang berat. Memberikan bimbingan dan arahan, contoh atau teladan kepada sekolah. Diantaranya bimibingan teknik meliputi manajerial sembilan komponen standard pelayanan minimal yang juga menjadi acuan dalam penilaian akreditasi sekolah.

Disamping itu memberikan pembinaan kepada guru dalam pengertian akademik melalui supervisi dan wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). “Di MGMP pengawas memiliki posisi sebagai pembina,” kata Waluyo.

Namun disayangkan pula keberadaan MGMP ini belum dimafaatkan dengan baik oleh guru sebab tidak semua guru mau terlibat di MGMP.(dmr)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7772,edukasi.html
catagories: [Pendidikan_]

Perangi buta aksara, Disdik Depok bentuk 100 kelompok belajar

DEPOK, MONDE: Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok tengah mempersiapkan 100 kelompok belajar dengan daya tampung 1000 orang warga buta aksara.

Pernyataan itu disampaikan Kadisdik Depok Sriyamto, terkait program penuntasan buta aksara di Depok yang diperkirakan jumlahnya 13.000 orang.

“Untuk tahap pertama Disdik mempersiapkan 100 kelompok belajar untuk menampung warga buta aksara,” kata Sriyamto, kemarin.

Pendataan yang ditargetkan akhir Maret ini rampung, bisa diketahui berapa jumlah riil warga buta aksara dari data lama yang mencapai 13.000 orang.

Untuk tahap pertama hanya dijaring 1000 warga, kemudian ditempatkan di 100 kelompok belajar untuk memperoleh pendidikan selama tiga bulan atau sampai mereka minimal bisa baca tulis dan menghitung.

Dana operasional 100 kelompok belajar ini dipenuhi melalui anggaran APBN dan APBD Depok.

Pada awalnya pendataan direncanakan dimulai awal Maret ini, berhubung dana belum turun akibatnya mundur dari jadwal semula. “Prinsipnya harus beres Maret, sebab Juni sudah masuk pembelajaran,” tandasnya.

Pendataan ini melibatkan penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 100 tutor, tenaga lapangan Dikmas (TLD) dan 3.797 petugas sesuai dengan jumlah RT yang ada di Depok.

“Jadi setiap RT ada satu pendata sehingga kalau ada 3.797 RT se kota Depok maka terdapat 3.797 orang tenaga pendata,” katanya menambahkan. Lantaran melibatkan RT maka harus ada koordinasi dengan camat hingga aparat kelurahan dan RT/RW untuk kelancarannya.

Untuk operasional pendata ini mendapat Rp40 ribu per orang. Dana pendataan tersebut dialokasikan dari APBD Depok melalui Sekda pemkot di luar DASK. Diperkirakan untuk proses pendataan memakan waktu dua minggu.(dmr)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7745,edukasi.html
catagories: [Pendidikan_]

Sutiyoso: Megapolitan kebutuhan bersama

KAMPUS UI, MONDE: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan bahwa konsep Megapolitan bukan untuk mencaplok daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur), namun dimaksudkan untuk membangun kawasan secara sinergis.

“Walikota tetap walikota, DPRD tetap DPRD, bupati tetap bupati, tak ada yang berubah, yang ditata adalah tata ruangnya saja,” urai Sutiyoso dalam Seminar Sehari Megapolitan sebagai resolusi tata kelola lingkungan di balai Sidang Balairung UI, kemarin.

Ia mengungkapkan bahwa Megapolitan merupakan sebuah kebutuhan bersama untuk menciptakan kota yang lebih baik, dari segi pananganan transportasi, sampah, dan penanganan banjir.

“Tak ada niat untuk mencaplok secara administratif, berapa biaya yang harus dikeluarkan jika standar kehidupan dan gaji yang dipakai sama seperti Jakarta,” urainya menepis anggapan negatif masyarakat.

Hadir dalam seminar tersebut, Prof. Dr. Emil Salim, Guru Besar UI, Efendi MS Simbolon, Ketua Pansus Ibukota Negara DPR RI, Ismeth S. Abidin, Ph.D, Project & Construction Management Fakultas Teknik UI, mahasiswa –mahasiswa UI dan undangan dari utusan Pemda Bogor, Depok, Tangerang, dll.

Sebar investasi

Sutiyoso mengatakan bahwa konsep Megapolitan akan membawa kebaikan ekonomi, sosial dan infrastuktur, karena investasi dari Jakarta akan masuk ke wilayah-wilayah tersebut.

“DKI tidak bisa menyelesaikan masalah sampah, kemacetan, dan banjir tanpa adanya kerjasama dengan daerah-daerah penyangganya, 650.000 lebih kendaraan bermotor beserta 2 juta manusia masuk Jakarta setiap hari. Paling lambat tahun 2014 Jakarta akan mengalami stagnasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Ismeth S. Abidin menguraikan definisi dari kota Megapolitan, yaitu suatu kota dengan penduduk antara 7-13 juta manusia, dengan kehidupan saling interdependen dengan masyarakat dan lingkungan di wilayah sekitarnya sehingga menimbulkan net out benefit nilai tambah setelah dikurangi dampak desbenefit yang timbul.(m-1)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7742,depokrasi.html
catagories: [Megapolitan_]

Kemacetan di Jl Kemakmuran makin parah

SUKMAJAYA, MONDE : Meski bukan hal yang baru, kemacetan di Jalan Kemakmuran Raya hingga Jl Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya kembali dikeluhkan. Warga mengatakan, kemacetan di sepanjang jalan itu kian parah. Warga berpendapat Dinas terkait dan petugas lalu lintas tidak peduli dengan kondisi tersebut.

Andi, warga Jl Majapahit, Sukmajaya mengaku jengkel dengan kondisi itu, terutama kemacetan di depan Kantor PLN. Pasalnya, hampir setiap pagi kemacetan terjadi di sekitar lokasi itu.

“Jejeran angkot yang ngetem [berhenti] sembarangan, membuat kendaraan dibelakangnya tak bisa berjalan. Kenapa petugas tidak melihat itu sih,” kata Andi jengkel.

Sebenarnya, kata Andi, kondisi itu sudah bukan hal baru dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia melihat kondisi sekarang makin parah. “Saya sih sebenarnya ingin lewat Jalan Sonokeling menuju Juanda, tapi nyatanya juga macet.

“Saya ingin Dinas terkait turun tangan mengatasi permasalahan ini.”

Hal senada dikeluhkan Andri, warga Jl Merdeka. “Kemacetan itu jelas-jelas disebabkan angkot. Lalu kenapa dibiarkan kan, bikin susah orang, apalagi ketika orang ingin tengah berangkat kerja,” ujarnya.(apk)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7767,depokrasi.html
catagories: [Transportasi_]

Warga Minta Peternakan Ayam Ditutup

MARGONDA, MONDE: Setelah warga Kp Babakan Kelurahan Sukatani, kini giliran warga Curug Sawangan mengirimkan surat kepada Wakil Walikota Depok. Berbeda dengan warga Kp Babakan, warga Curug justru meminta Wakil Walikota Depok menutup peternakan ayam setempat lantaran khawatir wabah flu burung.

Surat itu dikirimkan Eeng Suherman perwakilan warga kepada Wakil Walikota Depok, di Balaikota, kemarin.

Dalam surat itu, warga mengaku keberatan dengan keberadaan peternakan ayam milik H. Isa di RT 02/03 Kel.Curug Sawangan, lantaran dinilai mengganggu kenyamanan warga akibat aroma yang ditimbulkan sehingga membuat warga khawatir dengan flu burung.

Bukan cuma itu, warga juga mensinyalir peternakan itu tidak memiliki izin. “Untuk itu, warga memutuskan untuk mengadukan persoalan ini, agar Pemkot segera menutup peternakan itu,” kata Eeng Suherman, perwakilan warga seusai mengirimkan surat itu.

Menurut Eeng, sebenarnya warga sekitar peternakan sudah jauh jauh hari merasa kenyamanannya terganggu.

Keresahan semakin menjadi lantaran sebelumnya banyak ayam di peternakan itu mati mendadak.

“Terus terang, kami khawatir sekali flu burung karena peternakan itu berada ditengah pemukiman warga. Oleh karena itu, kami meminta Pemkot menutupnya. Lagian, peternakan itu katanya juga tidak dilengkapi izin,” ujarnya.

Menurut Eeng, langkah warga mengadukan permasalahan ini ke wakil walikota, berdasarkan rekomendasi dari Lurah Curug HM Mansyur di Raup menindaklanjuti surat dari warga kepadanya tertanggal 30 Desember 2005. Srat tersebut sudah disampaikan ke kantor kecamatan Sawangan pada 9 Januari 2005, nomor surat 942/01/I/2006. Selain itu, surat tersebut juga dikirimkan kepada Dinas Pertanian Kota Depok.

Imbau warga

Sementara itu, Camat Sawangan Tatang Djuhana perintahkan stafnya mendatangi pemilik ternak ayam di wilayah Curug agar menjaga kebersihan kandang sehingga tidak menimbulkan bau tak sedap.

Perintah camat tersebut ditujukan kepada Kasie Perekonomian Muchisin Mawardi secara langsung, terkait dengan penolakan warga terhadap keberadaan kandang ayam milik H Isa Iskandar di lingkungan RT 02/RW 03 Kelurahan Curug.

“Pak Muchsin tolong datang ke peternakan ayam di Curug, imbau mereka untuk menjaga kebersihan kandang sehingga tidak menimbulkan bau terhadap lingkungan sekitar,” ujar Tatang dihadapan Kasie Perekonomian Kecamatan Sawangan Muchsin.

Di hadapan Muchsin dia menjelaskan, jika pemilik peternakan ayam tidak dapat menjaga kebersihan kandang dan tetap menimbulkan aroma tak sedap, maka pihaknya akan mengambil langkah berikutnya.

Saat ditanya langkah yang akan diambil kecamatan, Tatang enggan berkomentar, namun dia berharap kepada pemilik ternak untuk menjaga kebersihan.(apk/sud)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7778,berita-utama.html
catagories: [Kesehatan_]

Perda Bangunan Segera Terbit

GEDUNG DEWAN, MONDE: Setiap pengembang yang melanggar rencana induk (siteplan) pendirian bangunan bakal dikenakan denda sanksi administrasi sebesar 10% dari total nilai investasi dan sanksi pidana Rp50 juta atau enam bulan kurungan.

Ketentuan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bangunan Kota Depok itu akan segera ditetapkan menjadi Perda Bangunan dalam waktu dekat.

Saat ini, Raperda tersebut sudah memasuki pembahasan akhir oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda Bangunan DPRD Depok yang berlangsung 7-11 Maret 2006 di Hotel Jayakarta, Cisarua, Bogor.

“Perda ini sekaligus merevisi perda yang sudah ada. Sebelumnya sanksi yang diberikan hanya berupa denda Rp5 juta,” jelas Adriana Wirasantana, ketua Pansus Raperda Bangunan DPRD Depok, kemarin.

Pemberian sanksi pidana, lanjutnya, merujuk pada UU KUHAP No 8 tahun 1981 selain UU No. 32 tahun 2004. “Sanksi itu juga dipertegas dengan PP 36 tahun 2005 tentang aturan pelaksana UU Bangunan.”

Menurut Adriana, perda itu nantinya akan berlaku surut namun untuk bangunan yang sudah berdiri lebih dulu diberi kesempatan lima tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru itu.

“Dalam salah satu pasal, disebutkan berlaku surut dan setiap bangunan yang sudah berdiri harus menyesuaikan dengan Perda,” tambahnya.

Saat ini sejumlah pasar modern di kawasan Margonda diketahui tetap beroperasi meski saluran drainase belum direalisasi sesuai siteplan. Pusat perbelanjaan itu a.l Depok Town Square (Detos), International Trade Center (ITC) dan Margo City Square (MCS) yang rencananya buka akhir Maret ini.

Garis sempadan

Adriana menambahkan, Perda yang berisi 15 Bab dan 135 pasal tersebut berisi, a.l revisi Perda No 2/2001 tentang retribusi IMB, pengaturan rumah susun, persyaratan izin bangunan, dan revisi Perda 18/2003 tentang garis sempadan dan peraturan walikota.

“Garis sempadan ini akan berlaku umum di seluruh wilayah Depok, dan bisa berbeda di setiap wilayah dan kawasan melalui SK Walikota.”

Perda di atas, lanjutnya, juga mempertegas kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah pemakaman dan lahan tempat pengelolaan dan pembuangan sampah.

“Selain itu memuat dan mempertegas Permendagri No 1/1987 tentang kewajiban penyediaan fasos-fasum lainnya.”

Menurut Adriana saat ini Perda Bangunan di atas mendesak untuk segera diterbitkan namun tetap tidak mengenyampingkan esensi fundamental yang mengedepankan pelayanan publik dan pencitraan aparatur dalam pemberdayaan dan otonomi daerah.(aks)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7780,berita-utama.html
catagories: [Tata Ruang_]

Friday, March 03, 2006

Mengapa Tangerang Menerima Megapolitan

Ditengah derasnya penolakan konsep megapolitan yang ditawarkan oleh Jakarta, ternyata Wakil DPRD Kabupaten Tangerang sementara menyatakan setuju dengan konsep tersebut. Berikut ini alasan dan berita lengkapnya.


Selasa, 21 Pebruari 2006 | 17:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan dapat menerima gagasan penerapan konsep megapolitan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

"Sementara setuju kalau menyebabkan kemaslahatan untuk Tangerang, meningkatkan perekonomian dalam kerja sama yang baik, kenapa tidak?" kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Tubagus Bayu Wardhani, seusai diterima Gubernur DKI Sutiyoso, di Balai Kota, hari ini.

Sikap DPRD itu akan dijadikan sebagai bahan masukan dan rekomendasi terkait penyikapan daerah terhadap megapolitan yang ditawarkan Jakarta. Ketika ditanya apakah tidak khawatir bahwa sikap penerimaan terhadap megapolitan itu bertentangan dengan pernyataan penolakan dari Plt Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus mengatakan, "Dia belum mengerti megapolitan mungkin."

Tubagus menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan Sutiyoso, diperoleh pemahaman berupa beberapa keselarasan dalam sinergi tata ruang dan orientasi pembangunan antara Jakarta dan Tangerang. Keselarasan itu di antaranya pada bidang infrastruktur jalan dan pegelolaan sampah.

Proyek bersama yang rencananya akan digarap bersama sebagai hasil saling mengajukan tawaran kedua belah pihak adalah percepatan pembangunan kawasan pantai utara. "Di daerah Kosambi dan Teluk Naga, tetapi pembicaraan belum mengarah pada masalah modal," jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Sutiyoso itu, turut serta dengan Tubagus adalah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tangerang, yakni Ozi Saerozi, Dakaudin, Basuki Rahardjo, Backhrul Alam, Zacki Harahap, Abdul Muin Basuni, Syaifullah, dan M. Fahrurozi.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/02/21/brk,20060221-74286,id.html
catagories: [Megapolitan_]

Daerah Tolak Tata Ruang Masuk RUU Ibukota

Kamis, 23 Pebruari 2006 | 01:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
DPRD Jawa Barat dan Banten tidak setuju jika pembahasan tata ruang masuk dalam revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Ibukota Negara RI. Mereka menginginkan masalah tata ruang dibahas tersendiri.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Rudy Harsa Tanaya, mengatakan harus dilakukan pemisahan domain pembahasan antara konsep pemerintahan dan konsep pembangunan.

“Untuk itu (revisi UU 34) hanya mengatur persoalan-persoalan internal DKI Jakarta dengan wilayah administrasinya,” kata Rudy dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus RUU Ibukota di Jakarta kemarin.

Menurutnya, pembahasan RUU Ibukota yang menyangkut kawasan megapolitan, hendaknya konsep tata ruangnya diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yang merupakan bagian Undang-Undang Tata Ruang Nasional. “Namun sebagai sebuah bentuk perkembangan alamiah sebuah wilayah, megapolitan harus disikapi secara positif,” kata Rudy.

Rachmat Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengatakan saat ini belum perlu membahas tata ruang terpadu antara Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Substansi perubahan UU 34/1999 lantaran UU 22/1999 sebagai induknya telah berubah. “Jangan terlalu jauh membahas tata ruang yang terpadu dulu lah,” kata Rachmat.

Dalam tataran konsep, menurut Rachmat, keterpaduan tata ruang bagus untuk dilaksanakan untuk mensinergikan Jakarta dengan daerah sekitar yang berhubungan langsung. “Tapi persoalan lain adalah kita tidak kehilangan kemandirian sebagai daerah otonom,” katanya.

Keterpaduan tata ruang, menurutnya, tidak menjamin daerah pinggiran ibukota bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana Jakarta. Menurut Rachmat yang akan memetik untung banyak adalah Jakarta. “Maunya urusan tata ruang saja yang diambil. Apa mau masalah buruh, pendidikan juga diambil,” tegas Rachmat.

Jakarta, kata Rachmat, maunya mengambil untungnya saja. Sebagai contoh, Sukabumi mempunyai jarak yang tidak berbeda dengan Cianjur namun tidak dimasukkan dalam konsep megapolitan ini. Ini lantaran Sukabumi dianggap kurang menguntungkan bagi Jakarta.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/02/23/brk,20060223-74376,id.html
catagories: [Tata Ruang_][Megapolitan_]

Komentar dan Saran

Kirimkan komentar dan saran anda terhadap blog ini pada tempat yang tersedia dibagian bawah (silakan klik tulisan COMMENTS).

Catagories: [Komentar_]

Thursday, March 02, 2006

157 Kilometer Jalan di Depok Rusak

Kamis, 23 Pebruari 2006 | 12:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dari 524 kilometer jalan yang melintas di Depok, sepanjang 157 kilometer diantaranya rusak. Itu mulai rusak ringan hingga rusak berat, dari jalan berlubang hingga hancur dan berbentuk kubangan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Depok, Latief Januarso, mengatakan ada beberapa hal yang mengakibatkan sejumlah jalan di kota Depok rusak, misalnya karena rendahnya kualitas jalan, aluran air tidak berfungsi, aturan tonase jalan kerap dilanggar pengendara. "Dan kondisi tanah di Depok yang relatif labil," kata Latief di kantornya kemarin.

Jalan-jalan yang rusak terutama terjadi pada jalan yang sering dilalui kendaraan khususnya pada jam-jam sibuk, seperti di Jalan Raya Tapos, Jalan Kebahagiaan Raya, Jalan Dewi Sartika, Jalan Cinere Raya, Jalan Raya Sawangan, Jalan Radar AURI, Jalan Pekapuran, Jalan Cisalak, dan Simpang Kodim.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/02/23/brk,20060223-74387,id.html
catagories: [Transportasi_]

Saturday, February 25, 2006

Konsep Megapolitan Tak Seiring Otda

Kompas, Bogor, 6 Feb 2006
RUU Megapolitan yang digagas Gubernur DKI-Jakarta Sutiyoso dan telah disampaikan kepada DPR-RI, terus menuai respons, mulai dari yang setuju maupun yang tidak, dan salah satunya adalah dari Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, yang menilai bahwa konsep itu berkecenderungan tak seiring dengan perkembangan otonomi daerah (Otda) dan bahkan tidak demokratis.

"Otonomi daerah konsepnya adalah pemekaran wilayah-wilayah provinsi yang terlalu luas. Sekarang justru provinsi yang sudah besar mau dimekarkan, jadi (konsep Megapolitan itu) tidak sesuai dengan trend Otda yang sudah berkembang," katanya di Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/2).

Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan tentang sikap PKS atas konsep Megapolitan itu, usai penutupan Musyawarah Wilayah (Muswil) I PKS Jabar, yang berlangsung selama tiga hari, sejak dibuka pada hari Jumat (3/2).

Rencana pemekaran daerah yang digagas DKI Jakarta dengan konsep "Megapolitan" itu, nantinya akan mencakup tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jabar dan Banten, dengan daerah penyangga meliputi daerah DKI-Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur di Jabar, sedangkan Provinsi Banten adalah Kota dan Kabubaten Tangerang.

Walaupun tidak secara tegas menyatakan menolak konsep yang digagas Sutiyoso tersebut, namun Anis Matta mengatakan keinginan dari Sutiyoso itu tidak demokratis.

Mengapa demikian, menurut dia, karena konsep dimaksud tak hanya berambisi menggabungkan beberapa daerah potensial di Provinsi Jabar dan Provinsi Banten, tetapi Sutiyoso juga menginginkan gubernurnya setingkat menteri yang dilakukan dengan cara pengangkatan. "Bila begitu, maka artinya Pilkada di kawasan ini tidak akan ada, dan saya rasa ini catatan sangat berat karena cenderung anti demokrasi," katanya.

Diakuinya bahwa sikap final FKS terhadap masalah ini belum ada, tetapi sedang dipelajari isi dari RUU tersebut. Tetapi, kata dia, harus menjadi catatan pula bahwa Jakarta dengan luas seperti sekarang saja sudah banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah yang ada. "Lantas, bagaimana daerah itu mau dikembangkan," katanya.

Ia kembali menekankan bahwa Otda sekarang konsepnya adalah pemekaran wilayah-wilayah provinsi yang terlalu luas, tetapi dengan konsep Megapolitan itu justru provinsi yang sudah besar mau dimekarkan, sehingga tak selaran dengan semangat Otda yang sudah berkembang.

Malahan, kata dia, masalah besar yang akan dihadapi nanti yakni manajemen aset, karena bila Sutiyoso menginginkan beberapa daerah di Jabar seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Cianjur maka akan menjadi masalah besar, karena Jabar akan kehilangan banyak aset-aset, sebab yang akan "dicaplok" adalah daerah potensial.

PAD besar

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar, enam daerah tersebut memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar dari retribusi pajak kendaraan yakni sekitar Rp 12 triliun per tahun.

Perolehan pajak kendaraan seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotoe (BBNKB) tahun 2005 dari keenam daerah itu sebesar 40,35 persen.

Rinciannya, dari Kabupaten Cianjur PKB sebesar Rp18.710.576.320, BBNKB Rp28.091.575.340. Dari Kota Bogor PKB sebesar Rp45.479.035.170, BBNKB Rp63.930.149.813, Kabupaten Bogor kontribusi PKB sebesar Rp64.775.961.828 dan BBNKB sebesar Rp 124.060.225.376.

Untuk Depok memberikan kontribusi pajak untuk PKB Rp84.600.298.807 dan BBNKB Rp 150.810.572.059,Kota Bekasi Rp 156.241.603.723 dan BBNKB Rp 259.120.883.693 dan Kabupaten Bekasi PKB sebesar Rp 86.027.448.515 dan BBNKB sebesar Rp 153.606.690.515.

Selain itu, keenam daerah itu juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Data Bapeda Jabar Tahun 2004, jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Bogor sebesar Rp22,2 triliun, PMDN sebesar Rp291 miliar.

Di Kabupaten Bekasi PMA mencapai Rp2,3 triliun dan PMDN sebesar Rp1,047 triliun. Sedangkan nilai investas Kota Depok untuk PMA Rp 453 miliar. Kota Bekasi PMA sebesar Rp 278 miliar dan PMDN sebesar Rp82 miliar.

-----
sumber: http://www.kompas.com/metro/news/0602/06/002718.htm
catagories: [Megapolitan_]

Thursday, February 23, 2006

Nasib Guru Honor

melihat nasib guru honor, saya merasa prihatin. saya dapat memahami bagaimana nasib guru honor pada umumnya, karena saya sendiri termasuk guru honor. di pikir-pikir, sepertinya sulit menemukan orang yang dapat memahami suatu kaum selain kaum itu sendiri. dan seperti kata pak ustadz, suatu kaum tidak akan dapat berubah jika kaum itu sendiri tidak mengubahnya. oleh karena itu saya ingin membuka wacana tentang nasib guru honor di sini, dengan harapan ada pihak yang berempati dapat memberi nasihat serta pendapat untuk saya khususnya, untuk semua guru honor dan guru bantu pada umumnnya.
banyak teman-teman saya yang sudah mengabdi di sekolah sebagai pengajar guru honor. lamanya pengabdian bervriasi, dari satu hingga 21 tahun. saya sendiri sudah tujuh tahun bekerja sebagai guru honor. sementara pemerintah terus memberi janji dan harapan bahwa guru honor dan guru bantu akan segera di angkat. janji seperti itu sudah terdengar selama 20 tahun, tapi sampai sekarang teman saya itu masih saja sebagai guru honor. padahal telah 5 kali ikut testing pns, tapi tidak diangkat juga. apakah anda tahu, berapa gaji guru honor? saya tidak berani menyebutkan rata-rata gaji guru honor di seluruh wilayah indonesia, karena saya tidak tahu. yang saya tahu, gaji rata-rata guru honor di bandung kira-kira 75 ribu perbulan. bahkan ada yang setiap hari pergi mengajar dari pagi hingga pukul 12 siang, gajinya perbulan cuma 50 ribu. gaji saya sendiri lebih beruntung dari itu, yaitu 75 ribu perbulan. tapi para guru honor itu terus saja bekerja karena pertama bekerja sebagai guru itu merupakan pekerjaan yang mulia serta terhormat, kedua karena sulitnya mencari pekerjaan lain, jika tidak, mungkin juga karena bakat dan kecintaan terhadap dunia pendidikan. ketiga, karena harapan bahwa suatu saat nanti pemerintah akan mengangkat guru honor menjadi menjadi pegawai negeri dengan gaji yang memadai. tetapi, setelah dua puluh tahun, para guru honor itu hanya berharap dan bermimipi.
ketika sekolah-sekolah di gratiskan, hampir tidak terdengar ucapan kegembiraan yang menandakan bahwa karena sekolah di gratiskan, karena adanya dana BOS para orang tua menjadi bahagia. ucapan yang sering saya dengar dari orang tua siswa adalah ,"bagi saya, lebih baik sekolah tetap membayar, tapi harga-harga jangan naik. sekarang kami lebih repot". lebih repot lagi nasib guru honor, gajinya tidak dapat di bayar tiap bulan, karena dana bos turun perenam bulan sekali. saya sendiri sudah lima bulan belum dibayar. untuk menutupi kebutuhan membeli beras, terpaksa menghutang sana-sini, jika tidak, mencari pekejaan lain dimalam hari, seperti yang saya lakukan. masih mending kalau honor yang di tunggak itu akhirnya di bayar, yang sangat menyakitkan adalah setelah bekerja memeras keringat, dan akhirnya dana bos turun, guru honor itu tetap tidak dibayar, seperti yang saya alami. rasanya ingin menangis dan berteriak. saya pikir, seandainya pihak sekolah benar-benar tidak punya uang untuk membayar guru honor, mungkin saya akan ikhlas, akan saya hitung pengabdian saya, agar pembayarannya dapat di terima di akhirat. tapi, seperti yang saya alami, tidak dibayar bukan karena tidak ada uang, tapi karena kecurangan oknum kepala sekolah. mungkin nasib guru honor yang lain juga tidak jauh beda dengan saya.
sekarang, apabila menerima honor, saya dipaksa untuk menandatangi kuitansi kosong. ini sangat tidak mengenakan. bahkan saya tidak boleh bertanya kenapa saya harus menandatangi kuitansi kosong. kalau honor saya cuma 75 ribu, kenapa tidak ditulis saja jumlah uang sebenarnya di situ? kenapa ada ketertutupan? mengapa tidak transparansi? setelah empat tahun bekerja sebagai guru honor dengan gaji 75 ribu perbulan, gaji saya bukannya naik, tapi turun jadi 50 ribu, dengan alasan bahwa dana bos tidak memadai. lalu saya tanya,"apakah saya boleh melihat RAPBSnya?" dimana di situ dapat dilihat dengan jelas keuangan yang dimiliki oleh sekolah. tapi, kepala sekolah itu menjawab dengan nada tersinggung,"Wah, tidak ada dari sananya RAPBS di perlihatkan kepada guru honor". lebih dari itu, teman saya, yang juga guru honor, dimaki-maki sampai menangis hanya karena meminta copyan RAPBS".
kadang-kadang ada juga kebaikan dari pemerintah terhadap guru honor berupa dana bantuan uang yang jumlahnya kira-kira enam ratus ribu, tidak rutin, tidak bisa dipastikan, tidak tentu waktunya. entahlah itu program apa namanya. dua kali saya pernah menerima, entah akan menerima lagi entah tidak. pada waktu itu, saya tidak tahu bahwa saya mendapat bantuan khusus dari pemerintah, karena tidak ada informasi apapun dari kepsek terhadap saya. setelah lewat dari tiga bulan temen ada kepsek lain yang memberi tahu saya bahwa seharusnya saya sudah menerima dana bantuan itu, dan menganjurkan saya menanyakan itu kepada kepsek tempat saya bekerja. setelah ditanyakan, tiga hari kemudian baru saya menerima bantuan itu dengan potongan 150 ribu, yang katanya untuk membayar 3 orang pejabat di tingkat kecamatan yang menguruskan dana bantuan itu, masing-masing mendapat 50 ribu rupiah. mau tidak mau saya harus setuju, kalau tidak dia mengancam akan memecat saya dan mencari guru honor lain yang dapat diajak kompromi. memang ancamannya selalu itu, jika para guru tidak sefaham dengan oknum kepala sekolah. hati saya bertanya-tanya,"mengapa kepsek itu tidak bilang-bilang, kalo aya mendapat bantuan khusus, dan sebenarnya berapa gaji para pejabat, kok masih perlu memangkas dana bantuan guru untuk honor".
terhadap kenyataan itu, banyak orang ngomong dengan enteng,"kalau memang begitu, laporkan saja! pasti beres". wah, mudah ya kalau ngomong. terhadap berbagai macam kedaliman, saya mencoba melaporkannya kesana sini, datang langsung ke kantor lembaga yang terkait, atau melalui surat. tapi hasilnya nihil. bahkan akhirnya saya sendiri yang kena batunya. seseorang yang di sebut pengawas pendidikan melotot kepada saya sambil berkata,"anda itu guru honor, kerjamu ngaja saja, jangan pingin banyak tau yang lainnya. apalagi urusan keuangan, itu urusan kepala sekolah". katanya. oleh karena itu, jika ada bantuan apapun ke sekolah, kami para guru, -baik honor, bantu maupun yang sudah menjadi pegawai negeri, -tidak pernah tahu berapa jumlah dana bantuan itu dan di gunakan untuk apa saja. sepertinya kami harus menjadi orang bodoh dan kambing conge yang tidak tahu apa-apa.
diantara lumpur yang hitam itu, saya temukan sebuah mutiara indah yang bersinar terang, yaitu seorang kepala sekolah yang selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya, memimpin dengan kasih sayang, arif dan bijaksana. dia selalu menyampaikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. dia tidak pernah mau mengikuti budaya ngamplop pejabat yang datang mengotrol ke sekolahnya. bersih hatinya dan teguh pendiriannya. membawa sekolah kepada sekolah masa depan yang maju, melebihi dari rata-rata sekolah. namun, seperti kata seorang ustadzah di tv, dizaman ini, orang-orang yang benar dan berhati bersih itu tersingkirkan, karena dianggap perintang bagi keleluasan penjahat. kepsek yang arif dan bijaksana itu akhirnya di mutasi dengan alasan bahwa itu semua sudah menjadi program rutin. tidak ada seorang pun yang tidak menangis. saya sendiri menciumi tangannya, dan menangis sejadi-jadinya, mengingat betapa susahnya mencari pemimpin jujur seperti beliau. dahulu dia adalah tumpuan harapan saya sebagai guru honor, sekarang, rasanya saya tidak punya tumpuan harapan lagi. yang saya lihat di sekitar sepertinya kedzaliman saja. tapi saya menocba untuk terus berjuang dan bersabar. semalam saya mendengar pak menteri pendidikan berkata,"banyak guru hanya menerima gaji 50 ribu perbulan, menurut saya ini dzalim". dalam hati saya berkata," syukurlah kalau pak menteri menyadari bahwa itu sebuah kedzaliman".
nah, kawan-kawan sesama guru honor, saya sudah menuturkan penglama saya dan kini saya ingin mengetahui pengalaman anda. saya harap anda mengirimkan artikel anda ke sini. jika bapak-bapak penjabat pendidikan membaca tulisan ini, semoga terketuk hatinya untuk memperjuangkan nasib guru honor dan guru bantu.

- Salam dari Dewi Anggraeni.

catagories: [Pendidikan_]

Jabar Tegaskan Penolakannya Terhadap Konsep Megapolitan

DeMo, MARGASATWA - Provinsi Jawa Barat dan Banten kembali menegaskan sikapnya untuk menolak konsep megapolitan. Hal itu secara resmi disampaikan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan pada rapat dengar pendapat RUU Ibu Kota Negara di gedung DPR tadi siang.

Danny beranggapan bahwa konsep Megapolitan konotasinya mengambil wilayah lain, dalam hal ini Jawa Barat dari perkembangan metropolitan menjadi megapolitan.

Untuk itu Danny mengusulkan penerapan tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur sebagai wilayah yang bersinergi. "Kami mengusulkan tidak pakai megapolitan, tapi tata ruang Jabotabekjur yang terpadu," katanya. Dengan demikian tidak ada kata pengambilalihan wilayah administrasi.

Sementara pejabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan belum bisa memberikan konsep megapolitan. Tetapi jika megapolitan yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Sutioso merugikan wilayahnya, konsep tersebut akan ditolak. "Apabila merugikan sekecil apapun kami menolak," ujarnya.

Ditempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjamin bahwa upayanya memperjuangkan penerapan konsep megapolitan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur bukan sebuah langkah pencaplokan wilayah. "Saya jamin 100 persen," tegasnya kepada wartawan di Balai Kota kemarin.

Hal itu sampaikan Sutiyoso menanggapi penolakan pemimpin daerah di wilayah Jawa Barat terhadap megapolitan jika konsep itu berimplikasi pengambilalihan wilayah Jawa Barat.

Lebih lanjut Sutiyoso mengingatkan bahwa konsep megapolitan hanyalah penataan tata ruang yang sinergis untuk kawasan Jakarta dan daerah sekitarnya.(*/w)

sumber: http://utama.depokmetro.com/v2/index.php?page=view&kat_id=1&rubrik_id=1&id=7084
catagories: [Megapolitan_]

Belasan balita kena flu & demam

SUKMAJAYA, MONDE: Buntut matinya ratusan ayam secara mendadak di Jalan Japat Gang Jilot, Sukmajaya diduga kuat menyebabkan belasan balita menderita demam tinggi dan gejala flu.

Suasana kecemasan pun, seperti digambarkan sejumlah warga setempat, merebak di kawasan ini. Mereka pun cemas, belasan anak-anak balita itu tertular flu burung.

Dalam sebulan terakhir ini di daerah Sukmajaya itu terjadi ratusan ayam mati secara mendadak. Warga hanya membuang begitu saja bangkai ayam yang mati, tidak membakarnya agar kuman dan virus mati. Ini lantaran kurangnya penyuluhan dari instansi terkait.

Warga Sukmajaya itu agak takut, karena saat ini terdapat belasan balita yang terserang demam tinggi. Tapi, menurut mereka, belum diketahui secara pasti apakah demam tinggi ini gejala flu burung atau bukan. Para balita itu secara terpisah hanya dibawa ke Puskesmas.

Menurut Ani (25), warga sekitar Jl Japat, sangat menyesalkan kurang tanggapnya pihak terkait, yang belum melakukan penyemprotan di seluruh bekas kandang unggas.

Dia juga khawatir begitu ratusan ayam mati mendadak, balita warga sekitar juga menderita sakit, termasuk anaknya.

“Anak saya juga flu dan demam tapi saya cuma bawa ke Puskesmas. Saya nggak tahu apakah penyakit ini ada kaitannya dengan banyaknya ayam yang mati apa nggak,” ujar Ani.

Hanya saja dia sangat khawatir sebab, ayam di sekitar rumahnya tak henti-hentinya mati mendadak. Kemarin pun tercacat ada dua ayam tetangganya mati. “Untungnya, ayam itu langsung dibakar pemiliknya.”

Dokter Pukesmas Sukmajaya, Irwan, mengakui kalau sebagian besar pasien yang berobat ke puskesmasnya kini menderita gejala flu serta demam tinggi.

“Memang ada peningkatan pasien yang menderita flu dan demam, tapi itu karena perubahan cuaca belum tentu ada kaitannya dengan flu burung,” tandas Irwan, kemarin.

Hotline flu burung

Sementara itu, Dinas Pertanian (Distan) Kota Depok membuka sambungan telepon (hotline) bagi masyarakat yang ingin mengadukan keluhan terkait flu burung. Nomor telepon itu ialah (021) 77206784.

Distan memasang sambungan telepon itu menyusul meningkatkan perhatian dan kekhawatiran masyarakat terhadap flu burung.

“Sebenarnya, nomor hotline ini sebagai sarana komunikasi keluhan masyarakat terkait semua yang berhubungan dengan Dinas Pertanian, untuk saat ini terutama soal flu burung,” kata Khamid Wijaya, Kepala Distan Kota Depok.

Sambungan telepon itu, kata Khamid, untuk mempercepat proses penanganan atas pelaporan warga. Sehingga petugas Distan dapat lebih cepat bergerak. “Masyarakat juga bisa menyampaikan complain [protes] kepada kami, apabila kinerja kami dianggap tidak memuaskan,” tutur Khamid.(yud/apk)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7465,berita-utama.html
catagories: [Kesehatan_]

Dana BOS Januari-Juni 2006 segera ngucur

DEPOK, MONDE: Rencananya hari ini, Gubernur Provinsi Jawa Barat Danny Setiawan meluncurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode Januari-Juni 2006, bersama bupati dan walikota serta didampingi tim PKPS BBM Bidang Pendidikan.

Peluncuran dana BOS dilaksanakan di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jl Rajiman No. 13 Bandung.

Demikian disampaikan Manajer PKPS BBM Bidang Pendidikan Kota Depok Andi Suwandi kepada Monde, kemarin.

“Pemuncuran dana BOS periode Januari-Juni 2006 dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jabar Danny Setiawan,” katanya.

Menurut Andi, sistem pencairan dana BOS untuk wilayah Jawa dan Bali berlangsung dua bulan sejak keluarnya SK. Sementara bagi luar Jawa dan bali berlangsung selama tiga bulan dan dilaksanakan secara bertahap.

Mengenai besaran dana BOS 2006, Andi belum bisa memastikannya berhubung jumlah kuotanya belum diterima. Akan tetapi kemungkinan besar jumlahnya tidak akan kurang dari bantuan BOS tahun lalu yang mencapai Rp27,6 miliar.

Kumpulkan rekening

Disamping itu, juga mengimbau kepada para sekolah penerima dana BOS yang membuka rekening di Bank BTN Kantor Pos untuk mengumpulkan buku rekening dan segera mengisi dan melengkapi data nasabah.

Andi mengemukakan PKSP BBM Depok telah memberitahuan ke masing-masing sekolah dengan membuat surat pemberitahuan.

“Adanya perubahan layanan Bank BTN di Kantor POS yang kini sudah on-line, maka diharapkan bantuannya kepada sekolah yang membuka rekening di Bank BTN untuk melengkapi data yang diperlukan,” ujarnya.

Hal ini dilakukan guna memperlancar dan mempercepat proses penyaluran dana BOS periode Januari-Juni 2006 ke masing-masing rekening sekolah. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening di Kantor Pos bisa sengera mengajukannya.

“Pembukaan rekening baru tidak akan mempengaruhi proses penyaluran. Begitupun dengan rekening lama sekolah di BRI atau di bangk lainnya masih tetap bisa digunakan,” jelas Andi.

Bagi sekolah penerima BOS yang masih menggunakan rekening yayasan diminta untuk segera mengganti dengan rekening sekolah. Jika tidak terpaksa untuk sementara penyaluran dananya dipending.(dmr)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7460,edukasi.html
catagories: [Pendidikan_]

460 KK Beji dapat jatah raskin

BEJI, MONDE: 460 KK (Kepala Keluarga) Kel. Beji Kec. Beji akan mendapat jatah Raskin (beras miskin), Selasa pekan depan. 460 KK itu berasal dari 70 RT dan 10 RW yang berada di kelurahan tersebut.

Menurut Yani, Kasi Kessos Kel. Beji, pihak kelurahan memang memprioritaskan 70 RT dari 101 RT yang ada. “70 RT dari 10 RW tersebut berada di luar perumahan, karena biasanya untuk perumahan mempunyai tingkat perekonomian yang baik,” urainya, selepas pertemuan para Ketua RT/RW, LPM, dan wakil dari Kec. Beji guna sosialisasi pendistribusian dan pendataan awal Raskin 2006 di Kantor Kel. Beji, kemarin

Ia mengungkapkan bahwa dari seluruh usulan Ketua RT, masing-masing Ketua RT diminta untuk melingkari 7 KK untuk mendapat prioritas pembagian bulan ini disertai dengan keterangan mengapa ia patut diprioritaskan.

“Setiap KK akan mendapat jatah 10 Kg dengan harga Rp1.000 per Kg. Prioritas dilihat dari kondisi, seperti cacat atau janda dan jumlah tanggungan,” ujarnya.

Menurutnya pihak kelurahan baru akan mengambil raskin tersebut mulai Senin pekan depan, sehingga pembagian ke warga baru bisa dilaksanakan Selasa.(m-1)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7426,depokrasi.html
catagories: [Kemiskinan_]

Jl Boulevard Kota Kembang rusak parah

GEDUNG DEWAN, MONDE: Kesal dengan kondisi Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sukmajaya yang rusak parah, sejumlah anggota DPRD Depok mendesak Pemkot memanggil pengembang Perumahan Kota Kembang.

Pasalnya fasilitas sosial fasilitas umum (fasos-fasum) berupa jalan, menuju komplek perkantoran masih tanggung jawab pengembang Perumahan Kota Kembang sebleum diserahkan kepada Pemkot Depok.

“Jalan Boulevard adalah salah satu akses jalan menuju komplek kantor pemerintahan, harus ada pemikiran khusus dari Pemkot untuk memperbaikinya setelah pengembang dipanggil,” kata anggota Komisi C Wahyudi kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, keberadaan jalan itu sangat penting karena di komplek perkantoran terdapat Gedung DPRD, Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Agama (Depag) dan Pengadilan Negeri Depok.

“Kami muak dengan sikap pengembang yang hanya melakukan perbaikan dengan sistem tambal-sulam. Pemkot harus mencari solusi pembenahan jalan itu,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, anggota Dewan yang biasanya datang dari arah Jalan Kartini menuju Gedung DPRD, beberapa bulan belakangan ini memilih alternatif lain, berputar lewat Jl Margonda, Tole Iskandar, Ksu kemudian masuk Kota Kembang.

“Kan tidak lucu kondi jalan seperti itu dibiarkan terus, padahal tamu-tamu Dewan dari berbagai kota sering berkunjung ke Gedung DPRD,” ujarnya.

Harus tuntas

Ketua Fraksi PKS Qurtifa Wijaya menegaskan, apa pun alasannya dalam waktu dekat ini Jl Boulevard harus segera dibenahi smpai tuntas untas.

“Efektivitas penggunaan jalan harus jadi perhatian Pemkot, apakah pihak pengembang didesak untuk menyelesaikannya atau Pemkot yang mengambil alih perbaikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kualitas jalan yang rendah menjadi rusaknya jalan ditambah tak tersedianya trase untuk menghambat air masuk kebadan jalan.

Pendapat senada juga disampaikan Murthada Sinuraya, anggota Fraksi Partai Demokrat dan Muttaqin anggota Komisi C. “Pemkot melalui dinas terkait harus tegas menindak setiap pengembang yang membandel,” tandas Murthad.

Sementara Muttaqin menilai, kondisi rusaknya jalan itu lantaran pihak pengembang asal-asalan mebangun jalan. Selain kualitas aspal, lapisan palin bawah juga kurang diperhitungkan sesuai kontur Kota Kembang.”(aks)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7428,depokrasi.html
catagories: [Transportasi_]

Beri sanksi bagi pembuang sampah sembarangan

MARGONDA, MONDE : Seluruh warga Depok diminta untuk membantu program Pemerintah Kota Depok untuk keluar dari predikat kota terkotor.

Untuk mendorong kesadaran warga, Pemkot harus memberlakukan sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah di sembarang tempat.

Hal itu diungkapkan Firman Purbiantoro, Ketua Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan Kota Depok, kepada Monde.

“Warga mesti membantu Pemkot dalam membersihkan kota. Sebaliknya, Pemkot mulai bersikap tegas menerapkan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” tegas Firman.

Menurut Firman, sanksi yang dimaksud itu tentunya disesuaikan dari Perda, terutama yang menyangkut ketertiban umum.

“Sanksinya apa yang tergantung Perda. Intinya, Sanksi perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera kepada warga agar tidak kembali membuang sampah,” katanya.

Menurut Firman, di Kota Depok persoalan kebersihan memang cukup kompleks. Banyak kawasan yang selama ini dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah.”lihat saja, di pinggir jalan Akses UI yang menjadi tempat pembuangan sampah warga,” ujarnya.

Selain itu, Firman juga meminta aparatur Pemkot Depok untuk bekerja keras melaksanakan program kebersihan di berbagai penjuru kota Depok.(apk)

sumber: http://monitordepok.com/berita,7456,depokrasi.html
catagories: [Kebersihan_]

Nurmahmudi dikritik karena belum berantas kemiskinan

Kamis, 09 Februari 2006 @ 15:00:00

Depok--Pikas: Dua pekan Nurmahmudi Ismail menjabat Walikota Depok, Jawa Barat, langsung mendapatkan kritikan pedas. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap belum berhasil memberantas kemiskinan.

Adalah anggota Komisi B DPRD, Depok, Murthanda Sebayang menyatakan kritikannya, bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat Depok.

"Padahal, bisa saja kebijakan langsung diterapkan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan modal usaha bagi masyarakat," kata Murthanda.

Disamping itu, Murthanda juga mengatakan, Pemkot Depok belum mampu memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, membuka tempat wisata di setu-setu yang ada di Depok seperti usaha tanaman dan ikan hias.

"Fokus program itu juga belum ada," tambah dia.

Kritikan tersebut lantas dibantah Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS), Rendra Fristoto.

Menurutnya tidak benar kalau Pemkot Depok tidak secara maksimal mengurangi angka kemiskinan di Depok.

Hal itu terjawab dengan adanya program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penangulangan kemiskinan. Program tersebut, kata Rendra berupa bantuan Rp 54 juta pertahun yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang terdapat di setiap kelurahan.

Dari data etrsebut, 65 persen diantaranya digunakan untuk pembangunan fisik, seperti WC umum dan pembuatan jalan setapak.

"Sisanya digunakan untuk kegiatan sosial seperti bazar murah , sunatan massal dan sebagainya," tambah dia. (008)

sumber: http://pikas.bkkbn.go.id/news_detail.php?nid=2318
catagories: [Kemiskinan_]

Wednesday, February 22, 2006

INTRO BLOG MEMBANGUN DEPOK

Blog ini bukan blog biasa. Dia dibuat sebagai suatu forum diskusi mengenai suatu obyek, yakni kota Depok. Obyek yang bisa diamati dari berbagai sisi oleh pengamat yang jumlahnya lebih dari satu. Makanya blog inipun mengharapkan adanya komentar, masukan, opini dan ide dari berbagai kalangan, strata sosial dan tingkat pendidikan. Lebih jauh lagi, forum diskusi di blog ini tidak hanya disediakan khusus bagi warga masyarakat Depok, melainkan juga bagi mereka yang tinggal diluar Depok atau juga diluar negeri yang rajin mengikuti perkembangan Depok lewat internet. Siapa saja yang ingin berpartisipasi secara positif konstruktif untuk menjadikan kota Depok lebih maju dari kondisi sekarang diperkenankan ambil bagian dalam forum diskusi ini.

Saya mengundang anda semua untuk menuliskan opini, ide-ide, saran, harapan, solusi, aspirasi, pengalaman dan perhatian serta keluhan terhadap apa-apa yang masih kurang memuaskan anda, yang pernah anda temukan, hadapi, alami dan rasakan di sudut-sudut kota Depok. Tapi sebelum semua itu kita mulai, alangkah baiknya bila kita melihat dan mengenal obyek diskusi kita lebih dekat lagi. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan data dan informasi yang pernah ditulis di media berkenaan dengan apapun juga yang ada kaitannya dengan kota Depok.

Perlu diketahui bahwa blog ini juga difungsikan sebagai "gudang" data dan informasi tentang Kota Depok. Maka berita yang disajikan disini belum tentu merupakan informasi dari perkembangan terakhir di lapangan. Bagi saya, sebuah informasi tentang Depok, yang misalnya ditulis pada tahun 1980, sangatlah berguna tidak hanya sekedar suatu upaya untuk memahami duduk perkara suatu peristiwa/persoalan melainkan juga berguna untuk menelusuri (men-trace) liku-liku pertumbuhan sebuah kota. Untuk itu saya masih berupaya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, lalu disajikan di blog ini dalam beberapa kategori (silakan lihat categories yang ada di sidebar sebelah kiri).

Jadi kalau ada yang tertarik dengan permasalahan "kependudukan" (misalnya mengurus KTP) di kota Depok, silakan klik kategori "Kependudukan". Semua berita dan komentar tentang "kependudukan" mudah-mudahan bisa ditemukan disana. (Kalau anda mau menambahkan berita/info terbaru yang layak untuk dijadikan 'headline', silakan kirim dalam bentuk email ke saya, insya Allah akan saya publish.) Demikian juga kalau ada yang tertarik mendalami permasalahan "Tata Ruang" dan "Megapolitan", silakan menuju ke masing-masing kategori yang telah tersedia. Semoga data dan informasi yang tersedia bisa memperkaya wawasan kita bersama, sebelum pada akhirnya kita memberi tanggapan atau analisis tentang suatu hal yang muncul di Kota Depok

Beberapa permasalahan yg bisa dibahas bersama diantaranya:
1. Kebersihan: pengelolaan sampah
2. Transportasi: kemacetan
3. Lalu lintas
4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
5. Pengelolaan tata kota
6. Pendidikan: kesempatan memperoleh pendidikan
7. Kesehatan: pelayanan kesehatan yang terjangkau
8. Listrik
9. Air bersih
10. Kriminalitas
11. Kasus Narkoba
12. Dll

Tahapan diskusi bisa mengikuti tahapan sbb:
1. Daftar inventarisasi masalah
2. Kondisi internal dan eksternal
3. Beberapa alternatif solusi
4. Pilihan solusi terbaik

Sekali lagi, jika anda punya ide, opini atau tema diskusi yang ingin dimunculkan dalam blog ini, supaya didiskusikan dengan para netters/bloggers, maka silakan kirimkan ke alamat email supri_92@yahoo.com. Jangan lupa untuk mencantumkan nama anda, agar para netters/bloggers yang ingin menanggapi bisa mudah dan tidak salah menyapa anda.

-Mari kita jadikan kota depok lebih maju-


catagories: [Komentar_]

Orangtua Murid Protes Biaya Sekolah Tinggi

Rabu, 11 Agustus 2004 | 18:14 WIB

TEMPO Interaktif, Depok:Orangtua murid baru SMU Negeri 4 Depok memprotes pungutan biaya sekolah yang dinilai terlalu tinggi. Pungutan biaya sekolah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) yang mencapai Rp 2,6 miliar per tahun itu dinilai terlalu fantastis.

Pihak sekolah juga dituduh telah memberlakukan APBS ilegal karena sebelum disahkan oleh Wali Kota Depok, pihak sekolah telah melakukan pungutan terhadap siswa baru.

Salah satu orangtua murid baru, Cornelis Leo Lamongi, mengatakan pihaknya menolak pembayaran uang sekolah yang terlalu tinggi itu. Menurutnya rencana anggaran yang mencapai Rp 2,5 miliar itu terlalu fantastis.

Padahal, dari jumlah itu sekitar Rp 1,6 miliar dibebankan kepada orangtua murid baru yang jumlahnya mencapai 264 siswa. Sehingga masing-masing siswa dikenakan Rp 2 Juta. "Uang sekolah itu di luar biaya buku," katanya, Rabu (11/8). Untuk uang buku siswa masih ditarik Rp 322.500.

Selain keberatan dengan nilai pungutan yang terlalu besar, Cornelis juga belum bisa menerima RAPBS tersebut karena ada beberapa pos dalam RAPBS yang dinilai tidak masuk akal. Ia mencontohkan anggaran untuk komputer sebesar Rp 90 juta per tahun. Nilai tersebut menurut Cornelis tidak logis, karena hampir setiap tahun dianggarkan. Padahal selama ini fasilitas praktek komputer yang diterima para siswa hanya berupa komputer dengan program Pentium I.

Setelah dilakukan investigasi, menurut dia, ternyata selama ini pihak sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan komputernya, tetapi sekolah bekerja sama dengan salah satu yayasan. "Saya mencium ada bau KKN," katanya.

Menurut dia, seharusnya biaya tersebut bisa ditekan lebih kecil lagi. Akibat protes sejak 16 Juli lalu diakui Cornelis memang sempat ada perubahan untuk pos ini menjadi Rp 88 juta per tahun. Jumlah ini menurut Cornelis masih terlalu tinggi. Sebab bila membeli sendiri komputer tersebut tidak sampai sebesar itu dan tidak harus setiap tahun dianggarkan.

Selain anggaran untuk komputer, contoh lainnya yang dinilai fantastis adalah anggaran untuk tunjangan Kepala Sekolah yang mencapai Rp 80 juta per tahun, di antaranya untuk kontrak rumah kepala sekolah Rp 8 juta per tahun, honor dan operasional kepala sekolah sebesar Rp 30 juta, biaya transportasi Rp 24 juta pertahun, dan uang tunjangan kepala sekolah Rp 24 juta per tahun.

Padahal, menurut Cornelis, tidak seharusnya kontrak rumah kepala sekolah dibebankan kepada orangtua siswa. Selain itu juga terlihat adanya duplikasi anggaran, seperti selain anggaran biaya operasional ternyata juga masih ada anggaran untuk transportasi.

Kejanggalan lainnya, kata Cornelis, juga terlihat pada biaya pengecatan sekolah yang dianggarkan tiap tahun sebesar Rp 20 juta. Padahal, menurut estimasinya, biaya pengecatan tersebut cukup Rp 10 juta.

Kepala Sekolah SMUN 4, Amas Palmas, yang dikonfiramsi Tempo News Room masalah tersebut Rabu petang, mengatakan besaran RAPBS ditentukan oleh Komite Sekolah yang anggotanya juga orangtua murid. Masalah tersebut sore itu juga sedang dibahas oleh Komite Sekolah dan orangtua murid. "Jadi yang mempermasalahkan itu antara orangtua dengan orangtua," katanya.

Namun mengenai uang SPP yang juga dikeluhkan terlalu besar oleh orang tua murid, pihaknya telah meminta untuk diturunkan. "Soal itu saya sudah minta untuk diturunkan," katanya.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/08/11/brk,20040811-45,id.html
catagories: [Pendidikan_]

Jakarta dan Sekitarnya Akan Punya Tiga TPA

Selasa, 15 Juni 2004 | 17:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah berencana akan membuka tiga tempat pembuangan akhir (TPA) sampah baru untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Tiga TPA yang akan ditempatkan di masing-masing zona pelayanan ini dikenal dengan proyek pengelolaan sampah Jabodetabek Waste Management Corporation (JWMC) . Tiga zona yang dimaksud adalah zona I untuk Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kota
Bekasi dan Kotamadya Bekasi, zona II untuk Jakarta Barat, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dan zona III untuk Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Tiap zona akan didukung 1
TPA seluas 100-200 hektar, dan di masing-masing kota atau kabupaten akan dibangun satu stasiun peralihan antara (SPA). Rencananya, DKI Jakarta akan didukung sekurang-kurangnya lima SPA yang akan berada di tiap kotamadya.

"Jika masalah sampah tidak segera ditangani, daerah Jabodetabek akan jadi genangan sampah, dan soal sampah saat ini sudah menghadapi krisis. Jika pada 2007 pemerintah belum membangun TPA baru, dikhawatirkan akan terdapat masalah seperti di Bantar Gebang.," kata Ketua tim JWMC, Made Bawayusa Jakarta, Selasa (15/6). Seperti diketahui, sebelumnya Jakarta memiliki TPA Bantar Gebang yang sudah ditutup tahun lalu. Sebagai gantinya, pembuangan sampah dipindahkan ke Cilincing.

Tapi, kata Bawayusa, umur TPA yang berada di tiap daerah secara teknis hanya berumur 1-2 tahun. Pengelolaan kurang bagus menyebabkan sampah yang dikirim ke TPA itu, melampaui kapasitas. Di lain sisi, belum ada keputusan mengenai lokasi pembangunan TPA baru, walau sudah ada alternatif lokasi, seperti di Karawang. "Diharapkan, TPA yang akan dibangun nanti dapat dikelola baik, sehingga dapat bertahan selama 10 tahun," kata Bawayusa. Sampah yang akan dibuang ke TPA baru itu nantinya akan didaur-ulang untuk pupuk, listrik dan pembakaran. Sayangnya, proyek yang dikerjakan JWMC baru sampai pada pengelolaan sampah untuk pupuk saja.

Melihat rencana pembangunan TPA, sepertinya pemerintah harus benar-benar memikirkan, kemana sampah yang ada sekarang dibuang? Maklum, pembangunan satu TPA baru itu saja membutuhkan waktu 4-5 tahun. Belum lagi bicara soal anggaran yang diperlukan, investasi pembangunan tiga TPA itu bernilai US $ 200 juta. "Itu untuk SPA dan TPA," kata Bawayusa.

Tampaknya, perkiraan dana yang dikatakan Bawayusa meleset jauh dari perkiraan Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Patana Rantetoding yang menyebut US $ 10 juta untuk realisasi proyek itu. Rencananya, Bank Dunia akan memberikan dana awal sebesar US $ 1,5 juta yang dialokasikan untuk memfasilitasi pembangunan awal JWMC selama dua tahun: US $ 1 juta untuk fasilitas, US $ 300 ribu untuk pilot project di Cipayung, Depok dan US $ 200 juta untuk pembentukan sekretariat bersama tujuh pemerintah daerah Jabodetabek selama satu tahun.

Pemerintah pusat lewat Departemen Kimpraswil, kata Patana, adalah yang akan mengusahakan dana selanjutnya. Caranya? "Penentuannya dilakukan lewat tender, agar dapat bersaing secara sehat," kata Patana.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/06/15/brk,20040615-31,id.html
catagories: [Kebersihan_]

Transportasi Jabodetabek-Punjur Perlu Ditata Ulang

Kamis, 27 Mei 2004 | 15:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Junius Hutabarat menyatakan perlu penataan ulang manajemen transportasi secara terintegrasi, sehingga ada sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan kawasan Puncak-Cianjur (Jabodetabek-Punjur) .

"Perlu keterpaduan sistem jaringan jalan dan jaringan kereta api Jabodetabek serta perlu pengendalian penggunaan lahan pada koridor-koridor jalan tol," katanya di Jakarta, Kamis (27/5).

Selama ini, kata dia, kemacetan pada lokasi-lokasi tertentu umumnya terjadi karena ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan. Dia menambahkan, menurut data dari Departemen Perhubungan tahu 2003 lalu, terdapat 95 persen ruas jalan arteri di Jakarta yang melebihi kapasitas jalan yang seharusnya.

Menurut Junius, terdapat beberapa permasalahan transportasi di Jabodetabek yang memerlukan perhatian serius, antara lain waktu perjalanan (travel time) semakin lama karena kemacetan lalu lintas, rendahnya tingkat layanan angkutan umum, polusi udara yang disebabkan oleh lalu lintas, ketidakamanan dalam angkutan umum dan kurangnya fasilitas transportasi bagi penyandang keterbatasan fisik.

Oleh karena itu, ujar Junius, penataan dan pengembangan sistem transportasi darat di kawasan Jabodetabek-Punjur diarahkan pada pembangunan angkutan massal jalan rel dengan angkutan jalan, peningkatan jaringan jalan rel pada ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang,Bekasi dan Depok ke Jakarta dan sebaliknya serta pemisahan jaringan rel yang sifatnya komuter dengan rel jarak jauh.

Disamping itu, perlu pengembangan jalan yang menghubungkan antara wilayah dan pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa, dan simpul-simpul transportasi, jalan penghubung tol dan non tol, serta pengembangan jalan arteri atau kolektor primer yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke jalan lingkar luar Jakarta.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/05/27/brk,20040527-15,id.html
catagories: [Transportasi_]

Jalan Margonda-Cimanggis Diresmikan

03 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Depok:Jalan raya arah Margonda-Cimanggis, Depok, sepanjang 4,13 kilometer dengan lebar sekitar 2x7 meter diresmikan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, Rabu (3/12) pukul 13.00 siang.

Pembangunan tahap I jalan raya yang menghubungkan kedua ruas tersebut menelan waktu sekitar dua tahun, mulai September 2001 hingga November 2003. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh dua kontraktor nasional, PT Istaka Karya dan PT Pembangunan Perumahan dengan cara patungan (joint venture).

Setelah pembangunan ruas jalan ini selesai, pemerintah berniat membangun kembali ruas jalan di kawasan yang sama. Rencana pekerjaan tersebut masuk dalam rencana tahap II yang diagendakan mulai April 2004 mendatang yang akan membangun jalan Cimanggis-Margonda Seksi B. Mengenai anggarannya belum dirinci.

Ruas jalan raya yang meliputi lima buah jembatan tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 84,748 miliar, masing-masing Rp 44,9 miliar dari Depkimpraswil dan sejumlah Rp 39,848 miliar dari subsidi pemerintah pusat.

Menurut Soenarno, manfaat pembangunan jalan raya tahap I adalah untuk menunjang pelayanan jasa transportasi dan distribusi kepada masyarkat. Diharapkan, waktu tempuh yang biasanya lama dari koridor barat ke koridor timur bisa terjadi penurunan waktu, demikian pula sebaliknya.

"Selain itu sebagai upaya menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kota Depok sebagai penyangga Kota Metropolitan Jakarta," kata Soenarno yang didampingi Wali Kota Depok Badrul Kamal.

sumber: http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=22758110
catagories: [Transportasi_]

KEPPRES RI NOMOR 114 TAHUN 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 1999
TENTANG
PENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK-CIANJUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa fungsi utama Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur sebagai konservasi air dan tanah kurang berfungsi sebagaimana mestinya akibat perkembangan pembangunan yang pesat dan kurang terkendali, sehingga pemanfaatan ruangnya perlu ditertibkan kembali;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur dikategorikan sebagai kawasan tertentu yang memerlukan penanganan khusus dan merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis sebagai kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya bagi wilayah Daerah Propinsi Jawa Barat dan wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa pemanfaatan ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak dan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di Wilayah Luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong, sudah tidak dapat menjadi acuan dalam menjamin konservasi air dan tanah;

d. bahwa untuk menjamin berlangsungnya konservasi air dan tanah sesuai dengan fungsi utama Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, maka penataan ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur perlu disempurnakan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOGOR- PUNCAK-CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

2. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

4. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

5. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan di sekitarnya dan kawasan bawahannya.

6. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

7. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang di dalamnya terdapat jenis-jenis tumbuhan, satwa atau ekosistem yang khas, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan pariwisata.

8. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata alam.

9. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

10. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

11. Kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau/situ.

12. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologi yang potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.

13. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

14. Kawasan budidaya pertanian tanaman tahunan/perkebunan adalah kawasan budidaya pertanian dengan tanaman tahunan/perkebunan sebagai tanaman utama yang dikelola dengan masukan teknologi sederhana sampai tinggi, dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air. Kawasan ini bisa berupa perkebunan besar, perkebunan rakyat, maupun hutan produksi.

15. Kawasan budidaya pertanian lahan basah adalah kawasan budidaya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap yang memberikan air secara terus menerus sepanjang tahun, musiman atau bergilir dengan tanaman utama padi.

16. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering adalah areal lahan kering yang keadaan dan sifat fisiknya sesuai bagi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan ini berupa areal pertanian dengan sistem pengelolaan lahan kering dengan kegiatan utama pertanian tanaman pangan dan dapat dikombinasikan dengan perkebunan tanaman hortikultura dan atau usaha tani peternakan.

17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

18. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

19. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

20. Menteri adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992.

21. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Tangerang.

23. Bupati/Walikota adalah Bupati Bogor, Bupati Cianjur, Bupati Tangerang dan Walikota Depok.

24. Koefisien Dasar Bangunan adalah perbandingan antara luas dasar bangunan terhadap luas persil/tanah.

25. Koefisien Lantai Bangunan adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil tanah.

26. Indeks Konservasi Alami adalah parameter yang menunjukkan kondisi hidrologi ideal untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kelerengan, ketinggian dan guna lahan.

27. Indeks Konservasi Aktual adalah parameter yang menunjukkan kondisi hidrologi yang ada untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kelerengan, ketinggian dan guna lahan.

Pasal 2

Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur selanjutnya disebut Kawasan Bopunjur adalah kawasan konservasi air dan tanah yang meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan dan hasil pemekarannya di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Depok dan Daerah Kabupaten Tangerang pada Daerah Propinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

a. 11 (sebelas) Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor meliputi wilayah:

1) Kecamatan Ciawi;

2) Kecamatan Cibinong;

3) Kecamatan Citeureup;

4) Kecamatan Gunung Putri;

5) Kecamatan Sukaraja;

6) Kecamatan Parung;

7) Kecamatan Kemang;

8) Kecamatan Gunung Sindur;

9) Kecamatan Cisarua;

10) Kecamatan Megamendung;

11) Kecamatan Bojong Gede.

b. 3 (tiga) Kecamatan di Daerah Kabupaten Cianjur meliputi:

1) Kecamatan Cugenang;

2) Kecamatan Pacet;

3) Kecamatan Sukaresmi.

c. 3 (tiga) Kecamatan di Daerah Kota Depok meliputi wilayah:

1) Kecamatan Cimangis;

2) Kecamatan Sawangan;

3) Kecamatan Limo.

d. 2 (dua) Kecamatan di Daerah Kabupaten Tangerang meliputi wilayah:

1) Kecamatan Ciputat;

2) Kecamatan Pamulang.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Penetapan Kawasan Bopunjur sebagai kawasan konservasi air dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah yang merupakan fungsi utama kawasan;

b. menjamin tersedianya air dan tanah, air permukaan dan penanggulangan banjir bagi Kawasan Bopunjur dan daerah hilirnya.

Pasal 4

Sasaran penetapan Kawasan Bopunjur sebagai kawasan konservasi air dan tanah adalah:

a. terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna dengan ketentuan:

1) tingkat erosi yang tidak mengganggu;

2) tingkat peresapan air hujan yang menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum baik di Kawasan Bopunjur dan sekitarnya maupun di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3) kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan;

4) situ yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku dan sistem irigasi;

5) pelestarian flora dan fauna yang menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

6) tingkat perubahan suhu udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan.

b. tercapainya optimalisasi fungsi budidaya dengan ketentuan:

1) kegiatan budidaya yang tidak melampaui ketersediaan sumber daya alam dan energi;

2) kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil yang menerapkan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah;

3) daya tampung bagi penduduk yang selaras dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal;

4) kegiatan pariwisata pegunungan yang tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat serta serasi dengan lingkungan alamnya serta membuka kesempatan kerja dan berusaha yang optimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk;

5) tingkat gangguan terhadap lalu lintas pada jalan arteri dan pencemaran lingkungan hidup yang serendah-rendahnya melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup dan baku limbah industri secara konsisten.

BAB III
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KAWASAN
BOPUNJUR

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

Pokok-pokok kebijakan penataan ruang Kawasan Bopunjur meliputi arahan untuk:

a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang;

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Perencanaan Tata Ruang

Pasal 6

(1) Perencanaan tata ruang Kawasan Bopunjur merupakan penetapan lokasi dominasi pemanfaatan ruang berdasarkan:

a. fungsi utama kawasan;

b. fungsi kawasan dan aspek kegiatan.

(2) Dominasi pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi:

a. kawasan lindung yang terdiri atas:

1) kawasan hutan lindung;

2) kawasan cagar alam;

3) kawasan taman nasional;

4) kawasan taman wisata alam;

5) kawasan perlindungan setempat, yang terdiri atas kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar waduk/danau/situ.

b. kawasan budidaya yang terdiri atas:

1) kawasan pertanian lahan basah;

2) kawasan lainnya yang terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan kering, kawasan perkebunan dan lain-lain.

(3) Dominasi pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang terdiri atas:

a. kawasan perdesaan yang terdiri atas:

1) kawasan pertanian lahan basah;

2) kawasan lainnya.

b. kawasan perkotaan.

(4) Penetapan lokasi dominasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur dengan skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

(1) Penetapan lokasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a butir 1) dilakukan guna memelihara dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan selalu dapat terjamin.

(2) Penetapan lokasi cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a butir 2) dilakukan guna memelihara dan mempertahankan serta melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam untuk kepentingan perlindungan plasma nutfah, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan.

(3) Penetapan lokasi taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a butir 3) dilakukan guna memelihara dan mempertahankan serta melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan untuk mengembangkan pendidikan, rekreasi dan pariwisata ekologi, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran untuk menjamin berlangsungnya fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(4) Penetapan lokasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a butir 4) dilakukan guna memelihara dan mempertahankan serta melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam, serta pendidikan dan penelitian yang menunjang pengelolaan dan budidaya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(5) Penetapan lokasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a butir 5) dilakukan guna:

a. menjaga sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;

b. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 8

Penetapan lokasi kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1) dilakukan guna memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan usaha peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura lahan basah serta perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 9

Tujuan penetapan kawasan perdesaan adalah untuk:

a. menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung dan pengembangan fungsi kawasan budidaya di kawasan perdesaan;

b. menciptakan keserasian perkembangan kegiatan pertanian di kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekitarnya;

c. mengendalikan konversi pemanfaatan ruang berskala besar;

d. mencegah kerusakan lingkungan, yang dapat mengganggu antara lain tata udara, tata air dan keanekaragaman hayati.

Pasal 10

Tujuan penetapan kawasan perkotaan adalah untuk:

a. mengatur pemanfaatan ruang kawasan perkotaan guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial;

b. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat;

c. mencapai kualitas tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kualitas hidup manusia;

d. mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga tercapai kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan tinggi, berkeadilan serta menunjang pelestarian nilai budaya.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Ruang

Pasal 11

(1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.

(2) Pemerintah Daerah perlu melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan lindung dengan tutupan vegetasi tetap.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon dan perburuan satwa;

c. kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum seperti pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara televisi.

(2) Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan cagar alam adalah sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan/kerusakan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan cagar alam;

c. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut dan memperniagakan flora dan fauna yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

d. mengeluarkan flora dan fauna yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari kawasan cagar alam dan memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa tidak asli ke dalam kawasan cagar alam.

(3) Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan taman nasional adalah sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;

c. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional.

(4) Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan taman wisata alam adalah sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam.

(5) Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan sempadan sungai adalah sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. pemanfaatan hasil kayu;

c. perusakan kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai serta mengganggu aliran air.

(6) Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan di sekitar mata air adalah sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. pemanfaatan hasil kayu;

c. perusakan kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.

(7) Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. pemanfaatan hasil kayu;

c. perusakan kualitas air waduk/danau/situ, kondisi fisik kawasan sekitar waduk/danau/situ, serta mengganggu debit air.

Pasal 13

Di luar kawasan lindung dapat dikembangkan kegiatan budidaya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perlu menjaga konservasi air dan tanah;

b. tidak mengganggu kesuburan tanah, keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, keserasian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 14

Kawasan pertanian lahan basah tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain.

Pasal 15

Di kawasan perdesaan tidak diperkenankan melakukan pembangunan yang:

a. mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam;

b. mengurangi daya serap air;

c. merubah bentang alam.


Pasal 16

Di kawasan perkotaan tidak diperkenankan:

a. membangun industri yang mencemarkan lingkungan dan banyak menggunakan air;

b. memperluas dan atau menambah industri di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Gunung Putri.

Pasal 17

(1) Pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini dilakukan melalui pengaturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan pengaturan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

a. rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan;

b. persyaratan-persyaratan teknis yang mendukung konservasi air dan tanah.

Bagian Keempat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 19

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan aparat yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur yang bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, Gubernur memperhatikan arahan Menteri.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan dengan kegiatan pemantauan, penelitian, pelaporan dan evaluasi secara rutin oleh aparat Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan di seluruh Kawasan Bopunjur dan melakukan penelitian terhadap kegiatan budidaya yang ada di kawasan lindung dan kawasan pertanian lahan basah mengenai tingkat ketergangguan terhadap fungsi yang sudah ditetapkan.

(3) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan pembangunan di Kawasan Bopunjur adalah sebagai berikut:

a. laporan perkembangan pembangunan di Kawasan Bopunjur dilaksanakan melalui penetapan sistem pelaporan secara periodik dan berjenjang dimulai dari Kepala Desa/Lurah di Kawasan Bopunjur menyampaikan laporan bulanan kepada Camat, selanjutnya Camat meneruskan laporan bulanan tersebut kepada Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan tentang perkembangan pembangunan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali dan terakhir Gubernur melaporkan tentang perkembangan pembangunan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali;

b. laporan tersebut dilengkapi dengan materi laporan, yaitu:

1) perkembangan pembangunan fisik;

2) perkembangan perubahan/perpindahan hak atas tanah;

3) perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan;

4) masalah-masalah yang perlu segera diatasi;

5) masalah-masalah yang akan muncul dan perlu diantisipasi.

(4) Menteri bersama Gubernur dan Bupati/Walikota mengadakan evaluasi hasil pemantauan, penelitian dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditangani dalam rangka pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini dan rencana rinci tata ruang Kawasan Bopunjur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.


Paragraf 3
Penertiban

Pasal 21

(1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang di daerah terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang:

a. di kawasan lindung, yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. di kawasan budidaya, yang mengganggu kesuburan tanah, keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup mengalihfungsikan sawah beririgasi teknis untuk kegiatan lain selain untuk peningkatan produksi padi dengan tetap memelihara sistem pengairan yang ada, mengurug situ, melakukan penambangan bahan galian golongan C.

(3) Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan kegiatan penataan kembali pemanfaatan ruang.

Pasal 22

Penataan kembali pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mencakup tindakan rehabilitasi fungsi kawasan dan penertiban bangunan di kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 23

(1) Rehabilitasi fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan tindakan guna memulihkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk disesuaikan dengan penetapan lokasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(2) Rehabilitasi fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada kawasan lindung di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua di Daerah Kabupaten Bogor dan di Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cugenang di Daerah Kabupaten Cianjur.

(3) Untuk memantau pemulihan fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sistem pemantauan erosi, hidrologi dan klimatologi.

Pasal 24

Penertiban bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan tindakan guna mengatur kembali keberadaan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana teknik ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 26

(1) Pembinaan diselenggarakan untuk:

a. hutan lindung, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam dan kawasan perlindungan setempat di dalam kawasan hutan, oleh instansi yang bertanggung jawab mengelola bidang kehutanan;

b. tanaman tahunan/perkebunan, oleh instansi yang bertanggung jawab mengelola bidang perkebunan;

c. pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, oleh instansi yang bertanggung jawab mengelola bidang pertanian;

d. permukiman, oleh instansi yang bertanggung jawab mengelola bidang permukiman;

e. industri, oleh instansi yang bertanggung jawab mengelola bidang industri;

f. kegiatan pariwisata, oleh instansi yang bertanggung jawab mengelola bidang pariwisata;

g. kegiatan lain, oleh instansi sesuai dengan tanggung jawabnya.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Koordinasi penataan ruang Kawasan Bopunjur dilakukan oleh Menteri.

Pasal 28

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan oleh Bupati/Walikota dengan dikoordinasikan oleh Gubernur ke dalam rencana rinci tata ruang yang meliputi:

a. rencana terperinci tata ruang dengan skala minimal 1:10.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. rencana teknik ruang dengan skala minimal 1:5.000 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Indeks Konservasi Alami dan Indeks Konservasi Aktual yang kemudian digunakan untuk menentukan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, pembatasan tutupan lahan, pembuatan sumur resapan, penanaman tanaman keras dan rekayasa teknologi.

(3) Gubernur dan Bupati/Walikota memasyarakatkan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Penataan ruang kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Bopunjur dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 30

Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan minimal 5 (lima) tahun sekali setelah berlakunya Keputusan Presiden ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:

a. Izin-izin yang telah dikeluarkan menyangkut pemanfaatan ruang di Kawasan Bopunjur ditentukan sebagai berikut:

1) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

2) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, maka:

a) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait dan pemanfaatan ruang selanjutnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur;

b) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur dan apabila izin yang dimaksud telah habis masa berlakunya, maka izin tidak diperpanjang dan pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur.

b. Pemanfaatan ruang di Kawasan Bopunjur yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1) yang bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, maka pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur;

2) yang sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, agar dipercepat untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan.

c. Masyarakat yang menguasai tanahnya dengan hak ulayat dan atau hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Bopunjur ini pemanfaatan tanahnya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan penataan ruang Kawasan Bopunjur tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di Wilayah Luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong dan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

catagories: [Tata Ruang_]